MINAHASA UTARA — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyisir data akurat calon penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara. Langkah ini dilakukan untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan peserta didik.
Validasi data tersebut menjadi agenda utama dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG yang berlangsung di Hotel Sentra Minahasa Utara, Jumat (8/5/2026). Pertemuan ini melibatkan jajaran pimpinan BGN RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara guna menyusun teknis distribusi pangan bergizi hingga ke wilayah pelosok.
Target Penerima: Balita, Ibu Hamil, hingga Pelajar di Sulut
Wakil II BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa akurasi data merupakan fondasi utama sebelum program ini benar-benar digulirkan secara masif. Satuan Tugas (Satgas) di daerah diminta bekerja cepat melakukan verifikasi di lapangan.
“Yang pertama harus dilakukan Satgas itu validasi data penerima manfaat. Berapa sebenarnya jumlah balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan peserta didik di setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Utara,” ujar Sony di sela-sela rapat koordinasi tersebut.
Data yang terkumpul nantinya akan menentukan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibangun di masing-masing daerah. BGN berkomitmen agar setiap wilayah memiliki infrastruktur pendukung yang memadai agar kualitas gizi tetap terjaga saat sampai ke tangan masyarakat.
Bagaimana Mekanisme Distribusi di Wilayah Terpencil?
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah jangkauan program di wilayah geografis yang sulit. BGN memberikan perhatian khusus pada pola distribusi di daerah terpencil agar tidak terjadi ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan pelosok di Sulawesi Utara.
“Pada rapat ini membahas mekanisme pengusulan SPPG, terutama untuk wilayah-wilayah terpencil supaya pelaksanaan program bisa menjangkau seluruh masyarakat,” kata Sony. Pembahasan teknis mengenai pola distribusi ini akan terus dimatangkan bersama satuan tugas di tingkat daerah.
Dampak Ekonomi: Serap Tenaga Kerja dan Pangan Lokal
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, menilai program ini memiliki efek domino yang besar bagi perekonomian lokal, tidak sekadar urusan pemenuhan gizi.
“Dampak dari serapan tenaga kerja dari MBG ini sangat luar biasa, terutama terhadap ekonomi lokal yang bisa meningkat karena program ini memberikan penguatan ekonomi bagi pemerintah dan rakyat di Sulawesi Utara,” jelas Jemmy.
Ia menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang dibangun oleh pusat. “Terima kasih kepada Pak Gubernur Yulius Selvanus dan Pak Wakil Gubernur Victor Mailangkay karena program ini sangat bermanfaat,” tambahnya.
Pemprov Sulut kini mendorong masyarakat dan pelaku usaha tani untuk menyiapkan potensi pangan lokal. Ketersediaan bahan baku dari daerah sendiri diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Bumi Nyiur Melambai.
