MANADO — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, Dr. Watekhi, Selasa (5/5/2026) pagi. Pertemuan di ruang rapat Sekprov ini menjadi agenda koordinasi perdana Tahlis pasca-dilantik sebagai pejabat definitif sekaligus memantapkan agenda strategis nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Watekhi menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru Tahlis Gallang. Ia menekankan bahwa penguatan sinergi antara BPS dan Pemprov Sulut menjadi krusial, terutama menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus mendatang.
“Kami berharap kolaborasi semakin erat, apalagi BPS akan melaksanakan agenda besar Sensus Ekonomi 2026 dalam waktu dekat,” ujar Watekhi di sela pertemuan tersebut.
BPS Sulut menargetkan pemetaan aktivitas ekonomi di seluruh kabupaten dan kota dapat berjalan komprehensif. Dukungan birokrasi di tingkat provinsi hingga desa dinilai menjadi faktor penentu kelancaran pendataan lapangan nantinya.
Merespons rencana tersebut, Sekprov Tahlis Gallang menyatakan komitmen penuh Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay. Tahlis menilai data akurat dari BPS merupakan instrumen vital dalam merumuskan langkah strategis pemerintah daerah.
“Pemerintah provinsi sangat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi ini karena data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi di Sulawesi Utara,” tegas Tahlis.
Menurutnya, keakuratan data hasil sensus akan membantu pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi daerah agar lebih tepat sasaran. Tanpa data yang valid, intervensi kebijakan terhadap sektor-sektor usaha di Sulut berisiko tidak maksimal.
Koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Zainuddin Hilimi, serta Kepala Biro Ekonomi Reza Dotulong. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan keseriusan Pemprov dalam mengawal tahapan administrasi maupun teknis di lapangan.
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memotret struktur ekonomi Sulawesi Utara secara utuh pasca-dinamika ekonomi global beberapa tahun terakhir. Kerja sama yang solid antara BPS dan pemerintah daerah diharapkan memastikan seluruh tahapan di Bumi Nyiur Melambai berjalan tanpa kendala teknis.
Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan untuk terus melakukan pemantauan berkala terhadap persiapan logistik dan personel sensus. Hal ini dilakukan agar proses pendataan yang dimulai pada Mei 2026 dapat mencakup seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali.