BOLMONG — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mulai mematangkan persiapan teknis pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Langagon. Proyek mercusuar di sektor pendidikan ini diproyeksikan menyerap anggaran pusat sebesar Rp 280 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow melakukan peninjauan lapangan guna memastikan titik koordinat dan kesiapan lahan. Langkah ini diambil untuk menjamin seluruh komponen penunjang siap sebelum proses konstruksi dimulai secara masif di wilayah tersebut.
Sekolah Rakyat ini diproyeksikan menjadi pusat pendidikan terpadu dengan kapasitas total mencapai 1.500 siswa. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu memangkas kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat di Desa Langagon dan wilayah sekitarnya.
Pada tahap awal operasionalnya, sekolah ini direncanakan menerima 900 peserta didik. Kuota tersebut akan dibagi rata untuk tiga jenjang pendidikan berbeda guna memastikan distribusi bangku sekolah yang proporsional bagi warga lokal.
Dalam kunjungan tersebut, fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan ketersediaan fasilitas dasar. Bupati menekankan bahwa aspek sumber air bersih dan jaringan listrik harus sudah terintegrasi dengan perencanaan titik koordinat bangunan utama.
Selain utilitas, aksesibilitas kendaraan berat juga menjadi poin krusial yang diperiksa. Pemerintah daerah memetakan jalur keluar-masuk kendaraan guna menjamin kelancaran mobilisasi material bangunan serta aktivitas logistik perusahaan selama masa pembangunan berlangsung.
Kedatangan rombongan di lokasi disambut langsung oleh Sangadi Desa Langagon Induk, Adun Potabuga. Peninjauan ini juga melibatkan tim teknis dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menyinkronkan standar pembangunan nasional.
Proyek senilai Rp 280 miliar ini menunjukkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan pusat. Agenda peninjauan turut dihadiri oleh jajaran pejabat teras Pemkab Bolmong, termasuk Asisten Ekonomi dan Pembangunan Hi. Renti Mokoginta, S.Pd., M.Pd., serta Kepala Dinas PUPR Hendra Hamim.
Turut hadir pula Kepala Dinas Sosial serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan aspek sosial dan dampak lingkungan proyek ini terjaga. Sinergi lintas dinas ini diperlukan mengingat skala proyek yang cukup besar bagi ukuran pembangunan fasilitas pendidikan di daerah.
Pemerintah berharap, dengan dimulainya tahapan persiapan pada tahun ini, target pengoperasian sekolah dapat berjalan sesuai jadwal. Keberadaan Sekolah Rakyat di Langagon diharapkan tidak sekadar menjadi bangunan fisik, namun menjadi motor penggerak kualitas sumber daya manusia di Bolaang Mongondow dalam jangka panjang.