BOLMONG — Jajaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menyambut positif pelantikan Tahlis Gallang sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara. Bupati Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta memberikan apresiasi tinggi atas amanah baru yang kini diemban birokrat senior tersebut.
Yusra Alhabsyi menilai penunjukan Tahlis merupakan langkah strategis Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus. Ia berterima kasih karena posisi "panglima ASN" di tingkat provinsi kini dipercayakan kepada putra daerah asal Bolaang Mongondow Raya (BMR).
"Atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh masyarakat Bolaang Mongondow, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Tahlis Gallang. Ini menjadi kebanggaan besar bagi daerah kami," ujar Yusra dan Dony dalam pernyataan resminya.
Penunjukan ini membuktikan kader birokrasi dari daerah memiliki kapasitas mumpuni untuk bersaing di level provinsi. Kepercayaan tersebut dianggap sebagai suntikan motivasi bagi seluruh aparatur di wilayah BMR dalam meningkatkan pengabdian mereka.
Tahlis Gallang bukan sosok asing di lingkungan pemerintahan Sulawesi Utara. Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan V ini tercatat telah mengabdi sebagai ASN selama lebih dari 30 tahun.
Karirnya merentang panjang dari level terbawah hingga menduduki jabatan Sekretaris Daerah di beberapa kabupaten dan kota. Pengalaman panjang ini menjadi modal kuat untuk mengoordinasikan seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi secara efektif.
"Beliau memiliki pengalaman dan jaringan birokrasi yang kuat. Kami yakin mampu menjalankan tugas dengan baik serta membawa perubahan positif bagi Sulawesi Utara," tambah pimpinan daerah Bolmong tersebut.
Sebagai Sekprov baru, Tahlis memegang tanggung jawab besar dalam menyinkronkan kebijakan gubernur dengan implementasi di lapangan. Fokus utamanya mencakup peningkatan kinerja birokrasi dan percepatan program pembangunan daerah yang sedang berjalan.
Kehadiran Tahlis diharapkan mampu mempererat komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan pemerintah kabupaten dan kota. Koordinasi lintas wilayah menjadi krusial dalam penyelesaian isu-isu strategis di Bumi Nyiur Melambai.
Kapasitas kepemimpinan yang teruji selama puluhan tahun diharapkan mempermudah koordinasi lintas sektor. Hal ini menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Sulawesi Utara.