MELONGUANE — Kepala Kejati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy memborong 800 paket sembako untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kepulauan Talaud. Setiap paket berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kilogram. Sebanyak 400 paket sudah disalurkan saat kunjungan, sisanya menyusul.
"Kunjungan ini menjadi penegasan bahwa pelayanan dan penegakan hukum tidak mengenal batas geografis," kata Kajati Jacob Hendrik Pattipeilohy, didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Sulut, Ny. Yulis Hendrik Pattipeilohy.
Panen Padi dan Bantuan Alat Pertanian di Desa Tarun Selatan
Rombongan Kejati Sulut melanjutkan kegiatan ke Desa Tarun Selatan. Di sana, Kajati bersama masyarakat melakukan panen padi dan penanaman bibit padi. Kejati juga menyerahkan bantuan peralatan pertanian, pupuk, dan pestisida kepada petani setempat.
"Ini merupakan bentuk dukungan nyata Kejaksaan terhadap program ketahanan pangan nasional serta upaya mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan terwujudnya kemandirian pangan di daerah," ujar Kajati.
Mengapa Talaud Jadi Prioritas?
Kabupaten Kepulauan Talaud berada di wilayah terdepan NKRI dan berbatasan langsung dengan Republik Filipina. Kajati menegaskan, posisi strategis ini memerlukan kehadiran negara secara nyata, tidak hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan memperkuat ketahanan pangan.
Dalam kunjungan itu, Kajati bersama Ketua IAD juga meninjau langsung Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud. Peninjauan ini bertujuan memastikan seluruh jajaran menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.
Bentuk Kepedulian Sosial Kejaksaan
Pembagian sembako disebut sebagai wujud rasa syukur Kajati Sulut beserta rombongan atas kesempatan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Talaud. "Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat," kata Jacob Hendrik Pattipeilohy.
Ia menambahkan, kehadiran pemerintah di perbatasan tidak hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga untuk memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan mendukung terwujudnya Asta Cita pemerintah Republik Indonesia.
