SULAWESI UTARA — Kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengonfirmasi jadwal pemeriksaan tersebut pada Selasa (16/6/2026). Ia belum mengetahui lokasi pasti, apakah di ruang penyidik atau rumah tahanan. "Kamis (18 Juni 2026) ada jadwal pemeriksaan," ujar Krisna dalam keterangannya.
Alasan Pengajuan Justice Collaborator
Sony Sonjaya resmi mengajukan permohonan justice collaborator kepada Kejagung pada Senin (8/6/2026) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Langkah ini bukan untuk menghindari proses hukum, melainkan bentuk komitmen bekerja sama dengan penyidik mengungkap pihak-pihak yang memiliki peran lebih besar dalam perkara korupsi program unggulan pemerintah.
"Kita bukan menghindar daripada permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar, siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini," ujar Krisna Murti di Kejagung, Jakarta Selatan.
Menurut Krisna, surat permohonan telah ditandatangani kliennya dari rumah tahanan dan diserahkan kepada penyidik. Pihaknya kini masih menunggu jadwal kunjungan untuk bertemu langsung dengan Sony.
Penyidik Pelajari 26 Nama yang Disebut Sony
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan penyidik masih mempelajari permohonan JC yang diajukan Sony. Pemeriksaan pekan ini diperlukan untuk mengonfirmasi sejumlah keterangan, termasuk 26 nama yang disebut oleh Sony.
"Untuk nama-nama tadi, masih kami pelajari. Dalam waktu dekat kami akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SS untuk mengonfirmasi dari pengajuan JC yang disampaikan pada kita," kata Syarief, Jumat (12/6/2026).
Syarief belum merinci kapan pemeriksaan akan dilakukan. "Secepatnya, nanti kita sampaikan," ujarnya.
JC Dinilai Memudahkan Pengembangan Kasus
Krisna Murti menyebut status justice collaborator akan mempermudah penyidik menelusuri keterkaitan sejumlah pihak yang diduga memiliki afiliasi dengan perkara MBG. Ia berharap permohonan tersebut dikabulkan agar proses pengungkapan berjalan lebih optimal.
"Pastinya dengan adanya JC kita, lebih memudahkan penyidik untuk melakukan pengembangan terhadap pihak-pihak yang terkait seperti yang dirilis oleh Jampidsus kemarin," pungkas Krisna.
Kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis menjadi sorotan publik karena melibatkan program unggulan pemerintah. Sony Sonjaya merupakan salah satu tersangka yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, Kejagung belum mengumumkan status JC yang diajukan Sony.
